TRISAKTI MERUPAKAN GERAKAN INDONESIA RAYA
Assalamualaikum Wr. Wb...Salam Sejahtera bagi kita semua, selamat sore sahabat-sahabat sekalian,
Pertama-tama perkenankalah, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan berterimakasih kepada Ibu Hj Rachmawati Soekarnoputri yang telah memberikan kehormatan yang sangat luar biasa ini memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta mengambil bagian berbicara dalam memperingati Hari Lahir Bung Karno yang ke 113 hari ini Jum’at 6 Juni 2014
Sahabat-sahabat hadirin,
Dalam pidatonya menyambut menyambut Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1964, Bung Karno mengambil judul “Tahun Vivere Pericoloso “yang antara lain mengungkapkan tiga paradigma besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar yakni dengan syarat Pertama, Berdaulat dalam Politik. Kedua, Berdikari dalam Ekonomi, Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Sebelumnya pada tanggal 30 September 1960 , Bung Karno di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960 , yang beliau berijudul - “ To Build The World A New” yang kemungkinan beliau mengemukakan Pancasila adalah merupakan intisari dari peradaban Indonesia bahkan sangat mungkin dunia
Pidato Bung Karno di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960, maupun pada tanggal 17 Agustus 1964 yang mengambil judul “Tahun Vivere Pericoloso , menurut pendapat kami merupakan penegasan dari Lagu Kebangsaan kita “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh WR Soepratman dan untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda 1928, yang dalam salah satu bait dikatakan “Disanalah Aku Berdiri jadi pandu Ibuku“, bukan dan tidak pernah dikatakan “Disinilah Aku berdiri...“, dengan kata lain dimana saja dan kapan saja bangsa Indonesia berada (meskipun diluar Wilayah Hukum NKRI), maka dia pasti cepat menyesuaikan dirinya dan tempat dimana dia berdiri dapat dijadikan Tanah-Airnya, demikian pula sebaliknya apabila ada Warganegara Asing berada di Indonesia, maka dengan cepat pula ia menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia, atau dengan kata lain Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan Globalisasi.
Cita-cita bangsa Indonesia yang disarikan oleh Bung Karno tersebut diatas , terlepas dari pro dan kontra nya menurut pendapat kami secara bertahap dapat mulai terwujud setelah Bung Karno mengluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966,
Memang benar secara politik Surat Perintah 11 Maret 1966 ini yang diawali dengan pemberontakan G30S/PKI, menuai banyak masalah dan memakan korban kemanusiaan yang sangat luar biasa , akan tetapi apabila kita belajar sejarah diera Kerajaan Belanda pun hal ini pernah terjadi dan kemungkian memakan korban yang luar biasa yakni pada tahun 1927, pasca Proklamasi kemerdekaan hal demikan pernah pula terjadi pada tahun 1948, kemungkinan hal ini pulalah yang melatar belakangi Bung Karno mengluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966.
Kalau kita bicara tentang konflik yang memakan korban kemanusiaan yang di Era Bung Karno, maupun Pak Harto mungkin mirip-mirip saja misal, penumpasan PRRI/ PERMESTA, DII/TII di era Bung Karno, Mesuji di Lampung, Tanjung Priok, Kedung Ombo, Tragedi 27 Juli 1996 yang menjadi modal PDI, memperjuangkan Demokrasi di negeri ini yang menurut pendapat kami sebagai pemicu utama politik di negeri kita yang dikenal dengan Gerakan Reformasi 1998 yang akhir nya secara ekonomi diikuti dengan krisis ekonomi dipertengahan tahun 1997, yang pada gilirannya beberapa peneliti LIPI mengluarkan pernyataannya sehingga mampu mendorong Civitas Academica Universitas Indonesia melalui ILUNI-UI dibawah kepemimpinan dr Hariadi Darmawan mengluarkan Pernyartaan Keprihatinan nya atas kondisi bangsa dan negara kita, inti dari pernyataan beberapa peneliti LIPI, maupun pernyataan Civitas Academica Universitas Indonesia kemungkinan merupakan kulminasi dari peristiwa Malari 1974, gerakan mahasiswa 1977/1978, yang puncaknya kekuasaan pak Harto untuk ke 7 kalinya ( 11 Maret 1998 s/d 21 Mei 1998 Era Orde Baru) ,
Setelah Pak Harto mengluarkan pernyataan pada tanggal 21 Mei 1998, yang dipicu dengan tewas nya 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, dibawah kepemimpinan Prof Dr BJ Habibie ini secara bertahap mulai memilih jalan demokrasi , diera Prof Dr BJ Habibie kalau kita bicara korban kemanusiaan kita tentu ingat Peristiwa Semanggi 1 ( Sidang Istimewa MPR ) yang kemudian dilanjutkan dengan Peristiwa Semanggi II yang menewaskan Yap Yun Hap mahasiswa jurusan elektro Universitas Indonesia , demikian pula sebelum dan sesudah lepas nya Timor-Timur pasca jajak pendapat 30 Agustus 1999 , ini semua adalah harga yang harus dibayar oleh warga bangsa ini ketika saat ini kita harus memilih jalan demokrasi.
Harga yang harus dibayar untuk memilih jalan demokrasi dinegeri ini sejak Prokalamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 s/d 1 Juni 2014 ini sudah sangat mahal. Tidak Mudah Untuk Dilupakan dan sangat Mungkin untuk yang mengalami Tidak Mudah Untuk dimaafkan , uraian sejarah singkat diatas semoga mampu memacu kita memilah , memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang menang , mana yang kalah.
Sebab dari pengalaman sejarah diatas yang benar belum tentu menang, atau yang ada kebenarannya belum tentu menang.
Sahabat-sahabat hadirin,
Kalau kita mau merenung sejenak sesungguhnya negeri ini sudah mempunyai standard baku yang tidak kemana-mana namun bisa bergerak kemana –mana yang secara singkat setidaknya dapat terukur dari ( terpaksa kami ulangi lagi) .
Dalam pidatonya menyambut menyambut Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1964, Bung Karno mengambil judul “Tahun Vivere Pericoloso “yang antara lain mengungkapkan tiga paradigma besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar yakni dengan syarat Pertama, Berdaulat dalam Politik. Kedua, Berdikari dalam Ekonomi, Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Sebelumnya pada tanggal 30 September 1960 , Bung Karno di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960 , yang beliau berijudul - “ To Build The World A New” yang kemungkinan beliau mengemukakan konsep Pancasila yang merupakan intisari dari peradaban Indonesia.
Pidato Bung Karno di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960, maupun pada tanggal 17 Agustus 1964 yang mengambil judul “Tahun Vivere Pericoloso , menurut pendapat kami merupakan penegasan dari Lagu Kebangsaan kita “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh WR Soepratman dan untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda 1928, yang dalam salah satu bait dikatakan “Disanalah Aku Berdiri jadi pandu Ibuku“, bukan dan tidak pernah dikatakan “Disinilah Aku berdiri...“, dengan kata lain dimana saja dan kapan saja bangsa Indonesia berada (meskipun diluar Wilayah Hukum NKRI), maka dia pasti cepat menyesuaikan dirinya dan tempat dimana dia berdiri dapat dijadikan Tanah-Airnya, demikian pula sebaliknya apabila ada Warganegara Asing berada di Indonesia, maka dengan cepat pula ia menyesuaikan diri dengan kondisi Indonesia, atau dengan kata lain Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan Globalisasi.
To Build The World A New” yang kemungkinan beliau mengemukakan Pancasila adalah merupakan intisari dari peradaban Indonesia bahkan sangat mungkin peradaban dunia, justru saat ini kita merasakan akan terjadi benturan yang luar biasa yang ekstremnya beberapa hari kedepan seolah akan terjadi benturan yang luar biasa sesama warga bangsa , bagi kami mungkin melebihi era pendudukan Kerajaan Jepang di negeri ini , siapa yang bertanggung jawab apabila hal ini terjadi bagaimana mengatasinya untuk hal ini lah dengan segala kerendahan hati kami mencoba untuk mengungkap apa adanya dalam forum terhormat ini .
Sahabat-sahabat hadirin, terutama Ibu Rachmawati Soekarnoputri yang kami banggakan.
Dari sudut pandang kami yang apabila kita bicara demokrasi alat nya hanyalah 3 yakni : Partai Politik , Pemilihan Umum dan Perwakilan Rakyat, sedangkan pilar demokrasi antara lain ; kebebasan pers, pelayanan pemerintahan negara pada warga negara, perlindungan pemerintahan negara kepada warganegara, dan tegak nya hukum.
Karena sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila maka suka atau tidak suka demokrasi yang berlaku dinegara kita adalah Demokrasi Pancasila hal inilah yang terkadang dilupakan terutama oleh sebagian partai-partai politik peserta pemilu ,
Apabila sebagian partai-partai politik terkadang melupakan Pancasila , menurut pendapat kami berbeda dengan sebagian warganegara yang mempunyai hak pilih , menurut pendapat kami sebagian warganegara yang mempuyai hak pilih memahami betul apa yang di ajarkan oleh Bung Karno sebagaimana tersebut diatas sehingga akibatnya dapat dibayangkan akan terjadi benturan pengertian yang sangat mendasar anatara pemilih dengan yang dipilih hal inilah menurut pendapat kami yang saat ini sedang berjalan dinegeri ini , apabila demikian hal nya bagaimana cara mengatasi nya , siapa yang bertanggung jawab atas kejadian diatas.
Menurut pendapat kami sumber dari segala sumber masalah ini terjadi karena Amandemen UUD 1945 tahun 2002, yang mana partai politik tersebut adalah pemenang pemilu 1999, mungkin karena khilaf atau merasa paling pandai memaknai demokrasi, akhirnya partai politik tersebut lupa bahwa Demokrasi yang berlaku di wilayah hukum NKRI adalah Demokrasi Pancasila (menurut pak Harto) atau menurut Bung Karno dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin.
Karena pemilu adalah alat Demokrasi, untuk pertama kalinya pada tahun 2004, hasil Amandemen UUD tahun 2002 ini , dipergunakan sebagai sarana dibentuknya pemerintahan negara melalui pemilu 2004,
Karena negara ini menganut Demokrasi Pancasila dengan Sila pertamanya adalah Tuhan Yang Maha Esa , syukur alhamdullilah partai politik yang merasa paling memahami demokrasi tersebut dapat dikalahkan oleh partai politik yang mencalonkan SBY-JK pada pemilu 2004,
Untuk menjelaskan, menerapkan, melaksanakan Demokrasi Pancasila tadi ditengah kesulitan pemaknaan Demokrasi Pancasila maka Presiden SBY baik langsung maupun tidak langsung menerapkan nya melalui terobosan ke sistim pemerintahan yang terendah yakni pemerintahan desa , yang kami fahami melalui desertasinya doktoralnya yang berjudul Pembangunan Pertanian Dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal" sehingga hal inilah yang kemungkinan memudahkan para Bupati, Walikota dan Gubernur baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, cepat atau lambat mampu melaksanakan Demokrasi Pancasila tersebut.
Mengingat negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terutama melanjutkan yang dikerjakan oleh KH Abdurrahman Wachid yang membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, setelah sistim tata kelola pemerintahan ditingkat desa, kabupaten, kota, dan Propinsi memaknai sistim demokrasi Pancasila maka dalam rangka membuat rasa aman dan nyaman warganegara warganegara kita yang berada di Sabang, sampai Meurake dari Mingas sampai Rotte dalam rangka menghalau datang nya ancaman kapal selam negara asing yang masuk dari dasar laut wilayah hukum NKRI , TNI –AL kita rencananya akan dilengkapi dengan 12 kapal selam . hal ini lah yang rupanya secara kebetulan selaras dengan sebuah partai politik yang mampu memahami Indonesia Raya bukan hanya sebuah lagu kebangsaan , Indonesia Raya adalah sebuah Gerakan Warga Negara yang menuntut hak nya untuk sejahtera, cerdas, sehingga mampu turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan sosial.
Akan tetapi kembali kepersoalanan pokok nya ujung pangkal bangsa ini dalam membentuk pemerintahan negara terletak dalam konstitusi atau UUD negara itu, tidak mudah rasanya apabila untuk menyelaraskan Pancasila dengan konstitusi/ Amandemen UUD 1945 tahun 2002, kalau warganegara melalui Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ( Presiden ) tidak mengambil inisiatif mengkaji kembali Amandemen UUDN 1945, tahun 2002 , dan untuk mengkajinya sangat diharapkan peran Universitas Bung Karno, sebab menurut kami hanya di Universitas Bung Karno inilah warganegara akan mudah memahami apa, bagaimana cara menerapkan Pancasila terutama dalam membentuk Pemerintahan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Mukadimah UUD 1945.
Ditengah kebingungan sebagian warganegara ini lah maka menurut pendapat kami Indonesia perlu seorang pemimpin yang mengahayati Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa yang artinya “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu, Tak Ada Kebenaran Yang Mendua” apabila hal ini dapat terjadi mungkin hal ini akan memudahkan warganegara, untuk mengkaji Amandemen UUD 1945 tahun 2002 melalui sebuah Komisi Konstitusi yang terlebih dahulu belajar di Universitas Bung Karno.
Sehingga secara hampir bersamaan warganegara diberi kemampuan oleh ALLOH swt / Tuhan Yang Maha Esa , untuk membagun kembali semangat MAJAPAHIT DAN SRIWIJAYA , mungkin ini lah yang dimaksud dengan Pelaksanaan Trisakti , Membangkitkan Gerakan Indonesia Raya, menyambung ajaran Bung Karno yang mengatakan To Build The World A New” yang kemungkinan beliau mengemukakan Pancasila adalah merupakan intisari dari peradaban Indonesia bahkan sangat mungkin peradaban dunia.
Semoga Allah SWT/Tuhan YME senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada Ibu Rachmawati Soekarnoputri , nikmat panjang umur, serta melimpahkan Rahmah dan Hidayah-Nya bagi kita semua.
Wassalamaualaikum Wr. Wb..
Jakarta Jum’at 6 Juni 2014
Bagus Satriyanto
